Demo Besar-Besaran Di Jakarta Hari Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada Kamis (24/10/2024). Aksi ini diikuti tidak kurang dari 3.000 buruh dari wilayah Jabodetabek.
Adapun pada aksi ini buruh membawa dua tuntutan utama yaitu naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10% dan cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," ungkap Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal saat jumpa pers virtual, Selasa (22/10/2024).
Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Menurut Said Iqbal Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.
Foto: Ratusan buruh dan petani menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2024). Unjuk rasa ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ratusan buruh dan petani menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2024). Unjuk rasa ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Aksi lusa akan berlangsung di depan Istana Negara Jakarta ini dimulai pada pukul 10:00 WIB, dengan titik kumpul di Patung Kuda - Indosat, dan Balai Kota DKI Jakarta. Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga serikat pekerja lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, dan serikat pekerja lainnya.
Setelah aksi 24 Oktober, keesokan harinya hingga tanggal 31 Oktober 2024, akan dilakukan aksi bergelombang di 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan tujuan aksi di kantor gubernur, bupati, atau wali kota masing-masing. Jika tuntutan tidak dipenuhi, KSPI telah merencanakan mogok nasional yang akan dimulai pada tanggal 12 November 2024. Mogok nasional ini diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.
"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah terakhir yang harus kami ambil," tegasnya.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan tuntutan ini, mengingat komitmennya dalam pidato pelantikan yang menyiratkan keberpihakan pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi rakyat yang lemah.
Saksikan video di bawah ini:
UMP 2025 Naik 6,5%, Saiq Iqbal: Kami Terima Keputusan Presiden Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang unjuk rasa mulai meliputi kampus-kampus besar di Amerika Serikat (AS). Demonstrasi ini mendapatkan sorotan setelah aparat keamanan mulai mengambil tindakan tegas.
Banyak perguruan tinggi telah memanggil polisi untuk membubarkan demonstrasi dan perkemahan, yang mengakibatkan perkelahian sengit dan puluhan penangkapan.
UMP 2025 Naik 6,5%, Saiq Iqbal: Kami Terima Keputusan Presiden Prabowo
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Foto: Medcom.id/Anggi Tondi
Demonstrasi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh, termasuk guru, di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan dua isu utama, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 dan penoalan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
"Aksi demonstrasi selama tujuh hari berturut-turut ini akan dilakukan secara serempak di beberapa daerah dan bergelombang di daerah lain. Pada 24 Oktober, aksi dimulai di Jakarta, di mana ribuan buruh akan berkumpul di depan Istana Negara," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Setelah itu, aksi akan menyebar ke berbagai daerah, seperti Jawa Barat hingga Kepulauan Riau, Batam, hingga ke berbagai kota industri dan pertambangan seperti Surabaya, Medan, Makassar, Kendari, dan Timika pada 25 Oktober, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya hingga 31 Oktober 2024.
UMP 2025 Naik 6,5%, Saiq Iqbal: Kami Terima Keputusan Presiden Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh kembali akan menggelar demo besar-besaran di Jakarta hari ini, Kamis (31/11/2024). Mereka akan mendengarkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan Undang Undang Cipta Kerja.
Massa buruh akan berkumpul pada pukul 09.15 WIB di IRTI/Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda indosat. Kemudian ribuan buruh akan melakukan long march ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Bersama Presiden KSPI Said Iqbal akan memimpin langsung aksi ribuan buruh yang akan mendengarkan langsung putusan MK mengenai UU Cipta Kerja yang akan dibacakan pukul 10.00 WIB.
"Rangkaian panjang aksi sudah dilakukan buruh Indonesia untuk menolak UU Cipta Kerja yang sangat merugikan buruh dan masa depan buruh," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea saat dikonfirmasi.
Foto: Ribuan massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Ribuan massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Ada 7 Poin Penting Dalam Gugatan Buruh di MK :
1. Sistem Pengupahan2. Outsourcing3. Masalah PHK4. PKWT ( Soal Kontrak Kerja )5. Tenaga Kerja Asing6. Istirahat Panjang dan Cuti7. Kepastian Upah Untuk Pekerja Perempuan Yang Menjalani Cuti Haid dan Cuti Melahirkan
"Di dalam persidangan MK kuasa hukum buruh sudah memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk gugatan tersebut. Kami memiliki keyakinan yang sangat kuat Majelis Hakim MK Yang Mulia akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan perjuangan panjang Buruh tidak akan sia-sia," lanjutnya.
Dia bilang UU Cipta Kerja sangat dirasakan dampaknya merugikan Buruh dan juga masa depan Buruh Indonesia.
"Kami juga berharap sebagai Presiden Buruh aksi yang akan dilaksanakan hari ini 31 Oktober berjalan dengan damai di seluruh Indonesia," sebutnya.
Saksikan video di bawah ini:
Wow! SHINee Minho "Guncang" Puncak Perayaan HUT Transmedia ke-23
Georgia - Warga Georgia memprotes pemerintah karena membatalkan perundingan dengan Uni Eropa. Unjuk rasa berujung ricuh saat kepolisian menembakkan air dan gas air mata.
Jakarta, CNBC Indonesia - Buruh akan kembali menggelar demo besar-besaran hari ini, Kamis (31/1/2024) di Jakarta. Ada ribuan buruh yang akan turun ke jalan.
Massa buruh akan berkumpul pada pukul 09.15 WIB di IRTI/Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda indosat. Kemudian ribuan buruh akan melakukan long march ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan hari ini MK akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang Undang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.
"Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja," ungkap Said Iqbal saat dikonfirmasi.
Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.
"Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh," tuturnya.
Foto: Massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024) di kawasan Monas dan Sekitar Istana Negara, Jakarta. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024) di kawasan Monas dan Sekitar Istana Negara, Jakarta. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Salah satu masalah yang disorot adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat seperti WhatsApp.
"Bahkan, PHK sekarang bisa dilakukan hanya lewat WhatsApp dan disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini jelas kebijakan neoliberal yang sangat merugikan buruh," imbuhnya.
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pesangon hingga dua kali lipat dari aturan lama.
"Sekarang, pekerja yang di-PHK hanya bisa mendapatkan 0,5 kali pesangon, bahkan mereka yang bekerja bertahun-tahun hanya mendapat 10 juta rupiah. Ini jelas kapitalisme yang sangat eksploitatif," tegasnya.
Menurut Said Iqbal, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung MK.
"Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional," sebut Said Iqbal.
"Kami sedang mencari keadilan, kenapa harus disekat-sekat? Kami ingin suara buruh didengar, dan ini adalah hak konstitusional kami," tutup Said Iqbal.
Aksi serupa juga akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Ribuan buruh dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, farmasi, kesehatan, transportasi, dan garmen akan terlibat dalam aksi serentak ini. Dengan demikian, di seluruh Indonesia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh.
Saksikan video di bawah ini:
Kenaikan upah minimum
Said Iqbal menjelaskan tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar delapan persen hingga 10 persen.
Penetapan kenaikan upah ini tidak boleh menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang upah minimum, karena peraturan tersebut saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.
“KSPI dan Partai Buruh telah mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi dasar PP tersebut. Oleh karena itu, KSPI menolak penggunaan PP Nomor 51 sebagai dasar untuk penetapan upah minimum tahun 2025 dan meminta Menteri Ketenagakerjaan ad interim tidak mengambil keputusan apapun terkait upah sebelum hasil uji materi diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar dia,
Selain tuntutan kenaikan upah, KSPI dan Partai Buruh juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
UU Cipta Kerja ini dinilai sangat merugikan buruh dan petani, dan proses judicial review terkait undang-undang tersebut saat ini sudah memasuki tahap Rapat Permusyawaratan Hakim di Mahkamah Konstitusi.
Buruh berharap agar undang-undang ini segera dicabut, sesuai dengan uji materi yang sedang berlangsung.
Said Iqbal menekankan bahwa selama dua tahun terakhir, upah buruh tidak naik atau hanya mengalami kenaikan yang berada di bawah tingkat inflasi, sehingga daya beli buruh terus menurun.
Situasi ini diperburuk oleh kabar bahwa pemerintahan yang baru akan menetapkan upah minimum di bawah tingkat inflasi, sebuah langkah yang sangat tidak adil bagi buruh.
Oleh karena itu, ratusan ribu buruh akan turun ke jalan untuk memastikan hak mereka dipertahankan dan diakui.
“Aksi ini akan berlangsung di berbagai kota besar dan kawasan industri, termasuk Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, Tangerang Raya, Cilegon, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Pontianak, Makassar, Kendari, dan banyak lagi. Di beberapa wilayah, aksi akan dilakukan secara bergelombang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing serikat buruh di daerah tersebut,” sebut dia.
Said Iqbal menegaskan bahwa sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, KSPI dan Partai Buruh tidak akan melakukan aksi. Aksi besar-besaran ini akan dimulai pada 24 Oktober dan berlangsung hingga 31 Oktober 2024, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk segera menaikkan upah dan mencabut UU Cipta Kerja.
Brussel (ANTARA) - Aksi demonstrasi besar-besaran digelar pada Minggu (22/10) sore waktu setempat di Brussel, menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan di Jalur Gaza.
Menurut pihak kepolisian, lebih dari 12.000 orang dari 34 lebih asosiasi dan organisasi berpartisipasi dalam aksi pawai dan demonstrasi tersebut, mendukung warga Palestina yang tidak bersalah dan menderita akibat konflik antara Israel dan Hamas selama dua pekan. Dengan penjagaan ketat oleh polisi setempat di sepanjang jalur demonstrasi, sejumlah besar demonstran berkumpul selama lebih dari dua jam di bundaran Schuman di depan markas besar Komisi Eropa. Beberapa dari mereka juga menuding Uni Eropa telah menyetujui serangan Israel terhadap Jalur Gaza.
Banyak di antara mereka menyerukan penghormatan terhadap hak-hak semua orang sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi di dekat markas besar Komisi Eropa di Brussels, ibu kota Belgia, pada 22 Oktober 2023. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Slogan-slogan seperti "Bebaskan, Bebaskan Palestina", "Hentikan genosida", dan "Berikan kebebasan dan keadilan bagi Palestina sekarang" diteriakkan oleh para demonstran dan ditulis pada spanduk dan karton.
Pada 7 Oktober, Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Setelah itu, tentara Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dan melakukan pengepungan total terhadap daerah kantong Palestina tersebut, sehingga pasokan air, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya yang dialirkan ke daerah itu terputus.
Amine Tahiri, yang mewakili himpunan pemuda yang dikenal dengan nama The Ambassadors of Citizen Expression, menekankan pentingnya membela hak asasi manusia. Baru-baru ini dia melakukan perjalanan ke Gaza dan bertemu dengan sejumlah pelajar muda. Dia mengecam ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina.
"Kita harus mengakhiri rezim apartheid dan genosida karena nyawa jutaan orang terancam di Gaza," katanya.
Kumpulan asosiasi dan organisasi tersebut juga menuntut agar Israel menghentikan pengepungan di Gaza dan membiarkan wilayah itu terhubung kembali dengan wilayah Palestina yang diduduki lainnya. Orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi di dekat markas besar Komisi Eropa di Brussels, ibu kota Belgia, pada 22 Oktober 2023. (Xinhua/Zhao Dingzhe)
Sejauh ini, konflik tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang di Israel, menurut data yang dikeluarkan oleh militer Israel. Sementara itu, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza telah bertambah menjadi 4.651 orang, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola Hamas pada Minggu (22/10).
Pewarta: XinhuaEditor: Citro Atmoko Copyright © ANTARA 2023
Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.
Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.
“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).
Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.
Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.
Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.
Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.
Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.
Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.
“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.
Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).
“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.
“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.
Lalu apa penyebab demonstrasi ini terjadi?
Para mahasiswa dan akademisi memutuskan turun ke jalan agar Presiden AS Joe Biden mau mendesak penghentian serangan Israel ke Gaza. Mereka juga menuntut agar Palestina bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Gelombang protes saat ini terinspirasi oleh peristiwa di Columbia University di New York, di mana polisi membersihkan sebuah perkemahan dan menangkap lebih dari 100 orang minggu lalu. Namun kali ini, para mahasiswa tersebut kembali mendirikan tenda.
University of Southern California mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka membatalkan upacara wisuda panggung utamanya karena langkah-langkah keamanan baru yang diambil pasca protes yang berasal dari serangan Israel ke Gaza.
Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan lebih dari 90 orang ditangkap Rabu malam selama protes di kampus karena dugaan masuk tanpa izin. Satu orang ditangkap karena dugaan penyerangan dengan senjata mematikan.
Kampus University of Texas juga tak luput dari unjuk rasa. Sebuah foto demonstrasi kampus itu memperlihatkan polisi dan tentara negara bagian mengenakan perlengkapan anti huru-hara dan menunggang kuda melakukan puluhan penangkapan dan memaksa mahasiswa pendemo untuk minggir.
Pada hari Kamis, pejabat universitas menarik kembali barikade kampus dan mengizinkan demonstrasi lain yang melibatkan mahasiswa dan beberapa staf pengajar di alun-alun utama di bawah menara jam ikonik sekolah tersebut. Kelompok ini juga memprotes penangkapan itu yang terjadi kemarin.
"Saya bersyukur semua orang selamat setelah kemarin, kami terus mengadakan kelas tatap muka, dan acara hari ini mengikuti standar lama kampus kami untuk mengizinkan demonstrasi," kata Rektor University of Texas, Jay Hartzell, dalam sebuah pernyataan dikutip Associated Press, Kamis (25/4/2024).
Di Harvard, pengunjuk rasa mendirikan kamp dengan 14 tenda pada hari Rabu. Ini terjadi setelah unjuk rasa menentang penangguhan Komite Solidaritas Palestina Sarjana Harvard di universitas tersebut.
Akibatnya, Harvard mengunci sebagian besar gerbang di Harvard Yard. Kampus itu juga membatasi akses bagi mereka yang memiliki identitas sekolah.
Gelombang protes ini juga terjadi di kampus lain. Protes juga menyebar ke kampus-kampus seperti MIT, University of Connecticut dan University of Michigan. Di Yale University, setidaknya 47 orang ditangkap pada hari Senin setelah menolak permintaan untuk membubarkan diri.
"Universitas mengambil keputusan untuk menangkap orang-orang yang tidak mau meninggalkan alun-alun dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan seluruh komunitas Yale dan mengizinkan semua anggota komunitas kami mengakses fasilitas universitas," kata Yale, yang merupakan bagian dari kampus Ivy League, dalam sebuah pernyataan.
"Siswa yang ditangkap juga akan dirujuk untuk tindakan disipliner Yale, yang mencakup serangkaian sanksi, seperti teguran, masa percobaan, atau skorsing."
Atas kondisi ini, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengkritik penggunaan pasukan polisi untuk membungkam perbedaan pendapat. Lembaga itu mengatakan bahwa hal itu merusak kebebasan akademis.
"Begitu juga dengan pencemaran nama baik dan membahayakan mahasiswa Yahudi, Muslim dan Palestina... yang didasarkan pada komentar-komentar yang menghasut dan mencurigakan yang dibuat oleh beberapa orang tak dikenal dan bertopeng di luar kampus," Afaf Nasher, direktur eksekutif CAIR di New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Gedung Putih belum bersuara jelas terkait tuntutan mahasiswa ini. Namun Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pada hari Kamis bahwa masalah demonstrasi ini bukan tanggung jawab presiden.
"Itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh para gubernur," katanya kepada wartawan, seraya menyebutkan bahwa Biden sebelumnya mengkritik protes tersebut sebagai antisemitisme.
Saksikan video di bawah ini:
